Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi upaya untuk mengurangi stunting, tetapi juga membuka peluang besar bagi koperasi dan ekonomi rakyat. Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapan Gizi Nasional (BGN) dan INKUD di kantor BGN pada Jumat (4/10/2024). Nota kesepahaman itu ditandatangani Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, dan Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi.

Melalui kerja sama tersebut, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menurunkan angka stunting nasional, sekaligus memperluas partisipasi ekonomi rakyat. INKUD yang memiliki anggota KUD (Koperasi Unit Desa) di seluruh Indonesia bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku dan bahan olahan, serta mengelola dapur bagi pelaksanaan program. Infrastruktur gudang yang dimiliki INKUD di berbagai daerah juga akan dimanfaatkan sebagai dapur dan pusat layanan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program ini menjadi titik tolak bagi kebangkitan koperasi nasional. BGN tidak akan berhubungan langsung dengan produsen bahan baku, melainkan melalui koperasi, sesuai arahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini memungkinkan BGN untuk fokus pada program intervensi, sementara koperasi bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku dan operasional di lapangan.

Ferry Juliantono menyampaikan bahwa di masa lalu, KUD berperan besar dalam keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Namun, peran ini kemudian terabaikan. Dengan adanya pemerintahan baru yang mengedepankan peran koperasi, Ferry optimis koperasi bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam perekonomian nasional. Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi, turut mengapresiasi kepercayaan yang diberikan BGN dan menyatakan bahwa KUD-KUD siap bekerja dalam mendukung program tersebut.

Di berbagai negara, program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat besar. Di Amerika Serikat, misalnya, kebijakan makan siang gratis untuk anak sekolah diatur melalui National School Lunch Act sejak tahun 1946 di era Presiden Harry S. Truman. Program ini tidak hanya memastikan asupan gizi anak-anak, tetapi juga meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan generasi muda. Hal yang sama dilakukan di Finlandia dan Swedia, di mana makan siang gratis bagi siswa memberikan dampak pada peningkatan pendapatan seumur hidup mereka.

Bahkan di India, implementasi program makan siang gratis berhasil menurunkan angka stunting hingga 22 persen dalam 11 tahun. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga turut terdongkrak berkat program ini. Hal ini membuktikan bahwa program makan bergizi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga memberi dampak pada ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang.