Oleh: DR Ari Yusuf Amir, Praktisi dan Pakar Hukum.

Hari-hari ini kita disuguhkan dinamika politik yang menyeramkan. Demokrasi, hukum dan konstitusi terancam mati dihunus oleh anak kandungnya sendiri. Pelakunya tak lain adalah DPR melalui beberapa fraksi minus PDIP, yang secara sistematis berupaya mengangkangi dua amanat putusan MK sekaligus, yaitu Putusan MK No 60/PUU-XXII/2004 terkait penyederhanaan syarat parpol/gabungan parpol dalam mencalonkan paslon di pilkada. Serta putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia bagi calon Gubernur/wakil Gubernur yang tidak memungkinkan bila belum berusia 30 tahun sejak penetapan calon oleh KPU.

Di sisi lain, rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan murka dan tumpah ruah kejalan, mengutuk sikap para wakilnya. Kepentingan besar dari skenario jahat pengangkangan putusan MKtersebut mudah terbaca oleh publik: Menjegal Anies, memuluskan langkah Kaesang dan melestarikan dinasti Jokowi.

Yang menjadi pertanyaan, apa kepentingan Gerindra dan Prabowo sebagai presiden terpilih dalam skenario itu?, mengapa Gerindra melalui DascoAhmad aktif bermanuver dan menjadi motor dalam mengoperasikan skenario tersebut.

Pertanyaan itu muncul mengingat Prabowo tidak punya track record seperti itu. Hasrat Prabowo untuk menjadi presiden juga sudah tercapai. Bahkan Prabowo kemungkinan juga tidak punya kepentingan untuk pilpres 5 tahun mendatang, mengingat faktor usia. Artinya ini murni kepentingan Jokowi untuk melanggengkan dinasti keluarganya.