Oleh: Anwar Abbas, Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Ketua PP Muhamadiyah

Kehadiran tim pengawas dari DPR dan juga dari internal kemenag sendiri serta pihak lain benar-benar membawa arti dan makna bagi kesempurnaan pelayanan terhadap jamaah haji. Hal ini karena dengan adanya kritik dan temuan-temuan tersebut pihak penyelenggara terus merespon dan menindak lanjutinya.

Sebagai contoh, pertama, ketika di Mina ada anggota DPR yang mengkritik banyak jamaah yang tidak mendapatkan tempat sehingga mereka terpaksa tidur di lorong-lorong. Informasi ini oleh petugas langsung dilakukan pengecekan ke lapangan.

Mereka segera pergi ke tempat-tempat penginapan yang dimaksud. Oleh pihak petugas para jamaah diminta untuk berdiri di kasur mereka masing-masing ternyata yang mengejutkan banyak kasur yang kosong.

Tetapi herannya di kasur tersebut ada tas dan barang. Ketika oleh petugas ditanya ini tas dan barang milik siapa? Ternyata itu adalah milik jamaah yang ada di sebelahnya. Hal ini kelihatannya juga telah menjadi penyebab adanya jamaah yang tidak kebagian tempat karena melihat ada tas dan barang dikasur yang ingin dia tempati serta juga ada rasa enggan untuk bertanya maka dia mundur dan lebih memilih duduk dan atau tidur di lorong.

Untuk itu ke depan para petugas semestinya ada yang standby di masing-masing tempat penginapan dengan memegang daftar nama penghuni sampai bisa dipastikan semua jamaah telah mendapatkan tempatnya.

Kedua, kritik tentang kasur yang disediakan kekecilan serta posisinya terlalu rapat antara satu dengan lainnya. Hal itu memang tidak bisa dipungkiri tetapi masalah ini juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas lahan yang terbatas. Sementara, jumlah jamaah haji dari tahun ketahun terus bertambah.

Maka untuk menampungnya sudah jelas pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan memperpendek panjang dari kasur yang mereka sediakan. Akibatnya kalau para jamaah tidur memang akan membuat mereka risih karena jarak antara jamaah yang satu dengan yang lain terlalu dekat.