"Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan Kemerdekaan sebagai pendahuluan (preambul) rencana undang-undang dasar kita yang pertama di dalam Majlis Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) di masa akhir-akhir kekuasaan Jepang saya ingat betul, bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu kita maksudkan "Aqidah" kepercayaan

Agama dengan kekuatan keyakinan, bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air itu suatu hak yang diperoleh daripada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ketentuan-Nya dengan semata-mata kekuasaan-Nya pada ketika masanya menurut Kehendak-Nya."

Waktu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Repu- blik Indonesia, saya sudah berumur 37 tahun. Saya seorang Is- lam, yang sudah dewasa serta mempunyai pengalaman hidup. Sebagai orang Islam saya tahu, bahwa bagi seorang Islam adalah mutlak pengakuan yang tercantum dalam dua kalimat Syahadah: yaitu bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Mu- hammad adalah Rasul Allah. Saya tahu juga, bahwa ada ranca- ngan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam preambul semula memuat "tujuh kalimat", yang berbunyi:

"... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk- pemeluknya."

Bahwa sebelum UUD '45 itu disyahkan oleh Panitia Persia- pan Kemerdekaan yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, tujuh perkataan itu dihapuskan, sebagai hasil dari lobbying Dr. Hatta dengan beberapa pemimpin Islam, antara lain Ki Bagus Hadikusumo, yang tidak keberatan "tujuh perkataan" itu diha- puskan dan diganti dengan "Yang Maha Esa."

Bahwa saya sebagai orang Islam, yang ketika itu sudah per- caya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menerima Pan- casila, dengan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya sebagai orang Islam menyayangkan dihapusnya tujuh perkataan tersebut, yang kemudian untuk mudahnya dinamakan Piagam Jakarta.